MANADO — Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), bersama sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sulut untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, tepatnya ke Mesir, menuai kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat.
Langkah ini dinilai nir-empati dan tidak peka terhadap kondisi riil di “Bumi Nyiur Melambai” yang saat ini tengah dibelit berbagai persoalan krusial.
Alih-alih hadir di tengah masyarakat yang sedang berjuang menghadapi himpitan ekonomi, orang nomor satu di Sulawesi Utara itu justru memilih bepergian ke luar negeri dengan agenda dan sumber anggaran yang dipertanyakan publik.
Kritik tajam bermula dari kontrasnya situasi daerah dengan kebijakan sang gubernur.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sulawesi Utara saat ini tengah menghadapi masalah serius terkait tingginya angka inflasi.
Tekanan harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari membuat daya beli masyarakat kian tergerus.
Tidak hanya soal ekonomi, berbagai persoalan mendesak lainnya turut dibiarkan tanpa penanganan maksimal:
Sektor Pertambangan: Polemik pertambangan di Sulawesi Utara kian tidak ada kepastian hukum dan masih belum teratur, memicu ketidakpastian bagi masyarakat maupun pelaku lokal.
Karhutla & Lingkungan: Persoalan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi bencana lingkungan menuntut kesiapan dan komando langsung dari kepala daerah.
Problem Sosial-Ekonomi Lainnya: Masih banyak persoalan sektoral di daerah yang membutuhkan kehadiran, perhatian, serta instruksi tegas dari pimpinan tertinggi di tingkat provinsi.
Kepergian Gubernur YSK yang diduga turut memboyong sejumlah pejabat SKPD membuat publik geram. Urgensi dari kunjungan tersebut dinilai kabur, sementara transparansi mengenai sumber anggaran perjalanan dinas ke luar negeri ini menjadi sorotan tajam masyarakat.
Aktivis Sulawesi Utara, Jefry Sorongan, melayangkan kritik pedas atas lawatan luar negeri tersebut.
Menurutnya, setiap agenda pemimpin daerah harusnya berpijak pada skala prioritas dan kepentingan rakyat banyak.
“Kalau kunjungan ini sifatnya mendesak dan bersifat keagamaan atau religius, tentu hal itu berbeda. Namun yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah: saat ini Sulut sedang menghadapi banyak hal yang butuh kehadiran dan perhatian langsung dari pimpinan daerah dan kepala-kepala SKPD. Masyarakat lebih butuh solusi kesejahteraan daripada kunjungan yang terasa dadakan,” ujar Jefry Sorongan dengan nada tegas.
Sorongan menambahkan, jika kunjungan tersebut memiliki urgensi yang jauh melampaui kepentingan rakyat Sulut, hal itu masih bisa dikompromikan. Namun, faktanya masyarakat justru ditinggalkan di tengah tumpukan masalah ekonomi dan sosial.
Keresahan serupa juga disuarakan oleh warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia mendesak agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak menutup mata dan bersikap transparan kepada publik.
“Apa urgensi sebenarnya dari perjalanan ke luar negeri ini di tengah rakyat yang sedang menjerit akibat inflasi tinggi? Apa keuntungan terukur untuk rakyat Sulut? Pemerintah Provinsi wajib transparan dan membeberkan secara jujur motif serta hasil yang ditargetkan,” ungkap warga tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum memberikan keterangan resmi yang komprehensif mengenai rincian agenda, urgensi, maupun besaran serta sumber anggaran yang digunakan dalam kunjungan kerja ke Mesir tersebut.
Publik kini menagih akuntabilitas dari Gubernur Yulius Selvanus Komaling dan jajarannya, sekaligus mendesak agar pemerintah segera kembali ke tanah air dan fokus menyelesaikan berbagai persoalan nyata yang mencekik kehidupan warga Sulawesi Utara. (*)