SULUT, TS – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Pricilia Rondo, menyampaikan kritik serta catatan kritis terkait distribusi sarana produksi pertanian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Daerah Sulut, Senin (2-3/2025).
Dalam rapat yang berlangsung di ruang komisi tersebut, Pricilia menyoroti fenomena klasik yang hingga kini masih mencekik para petani di lapangan, yakni sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan bantuan benih yang berkualitas.
Pricilia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil serapan aspirasi dan kunjungan lapangan, banyak kelompok tani yang mengeluh karena jadwal tanam mereka terganggu akibat keterlambatan distribusi bantuan.
“Kami terus menerima laporan bahwa pupuk subsidi sulit didapat, dan kalaupun ada, jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan luas lahan. Begitu juga dengan benih; petani kita butuh kepastian kapan bantuan itu turun agar tidak melewati masa tanam,” tegas Pricilia.
Menurutnya, masalah ketersediaan pupuk dan benih adalah hal fundamental. Jika dua komponen ini bermasalah, maka target swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di Sulawesi Utara hanya akan menjadi wacana di atas kertas.
Lebih lanjut, legislator dapil Minsel-Mitra ini mendesak Distanak Sulut untuk melakukan validasi data penerima bantuan secara lebih ketat dan transparan. Ia tidak ingin ada “petani berdasi” atau kelompok fiktif yang justru menikmati bantuan, sementara petani sungguhan justru gigit jari.
Akurasi E-Alokasi: Memastikan sistem penebusan pupuk tidak dipersulit oleh birokrasi yang berbelit.
Kualitas Benih: Bantuan benih yang diberikan harus dipastikan cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah masing-masing agar tidak gagal panen.
Pengawasan Distribusi: Meminta Distanak memperkuat fungsi pengawasan hingga ke tingkat pengecer (kios pupuk).
Pricilia menegaskan bahwa Komisi II akan terus mengawal anggaran sektor pertanian agar benar-benar dialokasikan untuk kepentingan rakyat kecil. Ia berharap Distanak segera melakukan terobosan untuk memangkas rantai distribusi yang menghambat sampainya bantuan ke tangan petani.
“Tahun 2025 ini harus ada perubahan signifikan. Jangan lagi ada cerita petani kita menangis karena pupuk hilang di pasaran saat musim tanam tiba. Sinergi antara ketersediaan stok dan ketepatan waktu distribusi adalah harga mati,” pungkasnya.
RDP ini diharapkan menjadi momentum bagi Distanak Sulut untuk mengevaluasi kinerja penyaluran subsidi dan bantuan demi memastikan ketahanan pangan di Sulawesi Utara tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global.