Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan pada Senin, 6 Januari 2025. Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menyatakan bahwa pihaknya berwenang menjemput paksa jika Hasto mangkir dari panggilan sebanyak dua kali.
Hasto telah mengajukan penjadwalan ulang dan menyatakan akan hadir ke KPK setelah peringatan Hari Ulang Tahun PDIP pada 10 Januari 2025. Kuasa hukum Hasto, Patramijaya, memastikan bahwa kliennya akan memenuhi panggilan KPK pada Senin, 13 Januari 2025. Namun, KPK menyebut belum menerima informasi resmi terkait konfirmasi pemeriksaan Hasto yang sebelumnya dijadwalkan pada 6 Januari.
“Sejauh ini, belum ada informasi yang masuk ke kami, tapi mungkin sudah disampaikan ke penyidik. Sampai sekarang kami belum menerima pemberitahuan,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (11/1).
Ketika ditanya tentang kemungkinan upaya paksa berupa penahanan terhadap Hasto, Asep menjelaskan bahwa tindakan tersebut akan bergantung pada kecukupan alat bukti yang dimiliki penyidik. “Kita tunggu hingga hari Senin. Jika bukti sudah cukup, kita akan ambil langkah yang sesuai,” katanya.
Hasto sendiri menyatakan kesiapannya untuk hadir di KPK pada 13 Januari 2025. “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari jam 10.00 WIB,” ungkap Hasto pada Jumat, 10 Januari 2025, di sela persiapan HUT PDIP.
Hasto juga menegaskan komitmennya sebagai warga negara yang taat hukum. Ia siap memberikan keterangan secara jelas terkait kasus Harun Masiku yang menyeret namanya dan membuatnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
“Sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir dan memberikan keterangan sejelas-jelasnya,” ujarnya.
Saat ditanya tentang persiapannya menghadapi pemeriksaan KPK, Hasto menjawab santai dengan analogi yang ringan. “Persiapan apa? Setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Ini menunjukkan tidak ada yang abu-abu,” tutupnya.
